Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk Kabupaten Bogor kembali berlarut-larut.
Pengajuan dan kajian yang selama ini sudah diajukan oleh dewan pengupahan kabupaten (DEPEKAB) selalu ditolak oleh Dinas tenaga provinsi Jawa Barat.
Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan dari buruh atas kinerja dinas tenaga kerja kabupaten Bogor yang terkesan sengaja mengulur waktu.

Maka pagi itu, FSPASI yang ada di wilayah Bogor, bergabung dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh wilayah Bogor, aliansi buruh, serta forum buruh di Bogor untuk menekan kadisnaker Bogor menyelesaikan tugasnya.
Sementara itu dewan pengupahan dari Serikat Pekerja telah hadir di dinas tenaga kerja provinsi Jawa Barat mengawal kajian dan data yang dibutuhkan betkaitan dengan UMSK. Dari unsur buruh hadir bung Tarwin, bung Didin, bung Novan dan bung Supri.

Buruh Bogor yang masih bertahan di kantor disnaker Bogor menunggu hasil pertemuan tingkat provinsi. Hingga jam 14.00 para buruh masih bertahan di area parkir disnaker.
Para buruh yang tergabung dalam berbagai forum buruh dan aliansi buruh menyatukan suara untuk bersama-sama mendorong segera selesai masalah UMSK.
Jika sampai hari ini belum juga ada keputusan, maka buruh Bogor telah membuat keputusan bersama untuk melakukan aksi unjuk rasa dari tanggal 03 April 2018 sampai dengan 13 April 2018 dan akan di ikuti lebih kurang 5000 buruh di wilayah Bogor.

PUK SPE cresyn Indonesia FSPASI tak mau ketinggalan. Dari surat pemberitahuan dan perijinan yang dipersulit, perdebatan panjang yang dilakukan antara manajemen yang diwakili Heny Handayani sebagai staff HRD, serta Mr. Kim JD sebagai perwakilan owner, akhirnya para pengurus akhirnya diberikan ijin.
Dalam kesempatan tersebut pihak manajemen hendak melakukan union busting, yaitu dengan menghalang-halangi pengurus serikat pekerja melaksanakan kegiatan organisasi.

Peran serta FSPASI saat ini mengalami tekanan yang lebih berat semenjak ada 2 serikat di PT Cresyn Indonesia.
Akan tetapi bukan FSPASI namanya kalau tunduk dan patuh kepada kemauan manajemen.
Dibawah kepemimpinan sis Marleni, maka mereka melawan dengan dasar hukum yang ada dan atas kesepakatan yang trlah dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

UMSK menjadi dasar utama buat PUK SPE Cresyn Indonesia untuk turun dalam melakukan pengawalan dan bergabung dengan forum buruh dan aliansi buruh yang masih peduli dengan nasibnya sendiri dan nasib buruh Bogor.

Dan alhamdulillah kajian yang di ajukan oleh Disnaker Kabupaten Bogor dapat di terima oleh Disnakertrans tingkat Propinsi Jawa Barat, dan akan di pleno kan pada tanggal 05 april 2018 di Bandung
"KAWAL TERUS SAMPAI SK GUBERNUR TURUN"
HIDUP BURUH YANG MELAWAN....