Hari ini tepat tanggal 1 Mei 2018, seluruh buruh se-dunia akan memperingati momentum bersejarah perjuangan kaum tertindas yang mampu melakukan perubahan pada sekitar tahun 1886.

Perjuangan kala itu merupakan momen yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh kaum buruh ketika keberhasilan menjadikan 8 jam kerja, 8 jam istirahat dan 8 jam bersosialisasi berhasil diwujudkan setelah sebelumnya buruh dipaksa untuk bekerja lebih dari 19 jam per harinya.

Keberhasilan tersebut bukan merupakan hasil dari belas kasihan pengusaha atau budi baik pemerintah ketika itu, keberhasilan tersebut tak lepas dari perjuangan kaum buruh yang banyak memakan korban jiwa.
Berabad sudah waktu yang memisahkan tetapi kondisi buruh hari ini sepertinya tidak jauh berbeda.

Upah murah, sistem kerja kontrak, outsourcing dan magang merajalela.
Kenaikan harga pangan, TDL, dan pencabutan subsidi BBM, sistem jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang semakin amburadul hingga buruh dan orang miskin harus kehilangan nyawa karena tidak ditangani segera ketika berobat, menjadi fakta kehidupan sehari-hari di Republik ini.

Pemerintah harus bertanggungjawab, bukan malah menggiring para buruh untuk bersenang-senang (fun day) dengan menyuguhkan serangkaian kegiatan berbau sosial, menggelar pentas hiburan dan memberikan berbagai hadiah sebagai upaya lari dari tanggung jawabnya sebagai pemegang amanah rakyat.
Demikian disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), Herry Hermawan, Jum'at (27/4/2018).

Lebih lanjut Herry menjelaskan, ajang hura-hura yang digelar di beberapa daerah, menjadi citra buruk pemerintahan Jokowi-JK yang semakin menandakan bahwa rezim ini telah gagal mensejahterakan buruh dan rakyat secara keseluruhan.

"Penetapan Upah Minimum di Indonesia melalui PP 78 tahun 2015 mematok kenaikan Upah hanya sebesar 8,71 % sedangkan disaat yang sama Pemerintah telah mencabut subsidi yang berdampak pada kenaikan TDL dan BBM.
Artinya, daya beli kaum buruh dan masyarakat semakin hancur".

Lebih lanjut disampaikan, "...belum lagi sistem kerja kontrak, outsourcing dan pemagangan yang diresmikan di berbagai daerah, semakin memperparah tidak adanya jaminan kelangsungan status bekerja.
Ini namanya akal akalan pengentasan pengangguran.
Dan semakin bebasnya Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia yang pastinya menggusur kesempatan kerja anak bangsa."

Oleh karenanya, melalui aksi mayday kali ini disampaikan, bahwa Mayday adalah bukan hari bersenang-senang (fun day) bagi kaum buruh, akan tetapi hari aksi turun ke jalan.
FSPASI dalam aksinya menyuarakan tuntutan berupa :

1. Cabut PP 78/2015
2. Cabut PerPres 20/2018
3. Segera tetapkan Upah Minimum Sektoral setiap Wilayah
4. Tolak Revisi UU 13/2003
5. Turunkan Harga BBM, Listrik, Gas, dan Sembako
6. Tolak Sistem Kerja Kontrak, Magang, dan Outsourcing
7. Reformasi total sistem BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
8. #2019 Ganti Presiden, pilih yang pro buruh dan rakyat

Sebagai bentuk tanggungjawab untuk meluruskan jalannya Pemerintahan yang semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan.

Herry hermawan, sebagai presiden FSPASI dan calon anggota Legislatif Kabupaten Bekasi 2019-2024 mengajak seluruh anggotanya untuk turun kejalan dan membentangkan spanduk yang berbunyi " Sejak anda jadi presiden, kaum buruh makin sengsara, kami pastikan tidak pilih jokowi".

Spanduk dengan panjang 10 meter tersebut menyita perhatian publik, baik aksi massa dari buruh maupun media-media berita online maupun cetak.
Massa aksi buruh dibawah kepemimpinannya berbaur dengan massa aksi buruh dari federasi federasi lain, dan melakukan longmarch dari patung kuda menuju istana merdeka.

Menjelang pukul 14.00 massa aksi dari FSPASI menarik dari rombongan dan melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi aksi.